REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan program Beasiswa Presiden Republik Indonesia di penghujung masa jabatannya. Beasiswa bernama Indonesian Presidential Scholarship (IPS) ini didesain untuk mencetak pemimpin masa depan.
Staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan Firmanzah mengatakan, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan untuk menjadi negara maju dan disegani dunia. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mutlak yang harus terus ditingkatkan.
"Peran kunci untuk mencapai itu semua adalah generasi muda Indonesia yang punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/8).
Menurut dia, IPS ini tidak menitikberatkan kecakapan akademis sebagai satu-satunya syarat mutlak untuk mendapatkannya. Yang lebih penting, kata dia, jiwa kepemimpinan dari pendaftar lebih diprioritaskan. Karena IPS didesain untuk mencetak pemimpin dari berbagai latar belakang profesi dan terbuka untuk semua warga negara.
Dia menjelaskan, pendaftar yang mampu menunjukkan kontribusi riil di masyarakat akan mendapat nilai tambah. Pengalamannya selama memimpin di berbagai lembaga akan membantu dalam proses pendaftaran. "Perubahan positif yang diberikan kepada masyarakat, itu akan menjadi bekal untuk mendapat IPS," katanya.
Firman mengatakan, pada kesempatan pertama ini, IPS akan memberangkatkan 150 peserta ke berbagai universitas terbaik di dunia. Semua kebutuhan selama kuliah di luar negeri akan ditanggung oleh negara dengan anggaran dari APBN. Termasuk biaya hidup dan keperluan selama studi.
Ada dua kelompok yang akan mendapatkan beasiswa ini yakni dari kalangan TNI/ Polri dan non TNI/Polri. Untuk TNI/Polri, kata dia, akan diberi kuota 50 orang. Sedangkan untuk non TNI/Polri mendapat kuota 100 orang. Mekanisme seleksi bagi TNI/Polri akan dilakukan di internal mereka. Sedangkan yang dari non TNI/Polri, seleksi dikoordinasi oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
Pada pendaftaran gelombang pertama telah terseleksi sebanyak 100 peserta. Untuk gelombang ke dua telah kembali dibuka sampai batas akhir pendaftaran 17 Agustus 2014. Semua pendaftar akan diseleksi melalui mekanisme yang telah disiapkan.
"Yang unik adalah seleksi akhir ada di tangan presiden sekitar bulan Oktober," ujar guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan Firmanzah mengatakan, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan untuk menjadi negara maju dan disegani dunia. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mutlak yang harus terus ditingkatkan.
"Peran kunci untuk mencapai itu semua adalah generasi muda Indonesia yang punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/8).
Menurut dia, IPS ini tidak menitikberatkan kecakapan akademis sebagai satu-satunya syarat mutlak untuk mendapatkannya. Yang lebih penting, kata dia, jiwa kepemimpinan dari pendaftar lebih diprioritaskan. Karena IPS didesain untuk mencetak pemimpin dari berbagai latar belakang profesi dan terbuka untuk semua warga negara.
Dia menjelaskan, pendaftar yang mampu menunjukkan kontribusi riil di masyarakat akan mendapat nilai tambah. Pengalamannya selama memimpin di berbagai lembaga akan membantu dalam proses pendaftaran. "Perubahan positif yang diberikan kepada masyarakat, itu akan menjadi bekal untuk mendapat IPS," katanya.
Firman mengatakan, pada kesempatan pertama ini, IPS akan memberangkatkan 150 peserta ke berbagai universitas terbaik di dunia. Semua kebutuhan selama kuliah di luar negeri akan ditanggung oleh negara dengan anggaran dari APBN. Termasuk biaya hidup dan keperluan selama studi.
Ada dua kelompok yang akan mendapatkan beasiswa ini yakni dari kalangan TNI/ Polri dan non TNI/Polri. Untuk TNI/Polri, kata dia, akan diberi kuota 50 orang. Sedangkan untuk non TNI/Polri mendapat kuota 100 orang. Mekanisme seleksi bagi TNI/Polri akan dilakukan di internal mereka. Sedangkan yang dari non TNI/Polri, seleksi dikoordinasi oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
Pada pendaftaran gelombang pertama telah terseleksi sebanyak 100 peserta. Untuk gelombang ke dua telah kembali dibuka sampai batas akhir pendaftaran 17 Agustus 2014. Semua pendaftar akan diseleksi melalui mekanisme yang telah disiapkan.
"Yang unik adalah seleksi akhir ada di tangan presiden sekitar bulan Oktober," ujar guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan Firmanzah mengatakan, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan untuk menjadi negara maju dan disegani dunia. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mutlak yang harus terus ditingkatkan.
"Peran kunci untuk mencapai itu semua adalah generasi muda Indonesia yang punya kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/8).
Menurut dia, IPS ini tidak menitikberatkan kecakapan akademis sebagai satu-satunya syarat mutlak untuk mendapatkannya. Yang lebih penting, kata dia, jiwa kepemimpinan dari pendaftar lebih diprioritaskan. Karena IPS didesain untuk mencetak pemimpin dari berbagai latar belakang profesi dan terbuka untuk semua warga negara.
Dia menjelaskan, pendaftar yang mampu menunjukkan kontribusi riil di masyarakat akan mendapat nilai tambah. Pengalamannya selama memimpin di berbagai lembaga akan membantu dalam proses pendaftaran. "Perubahan positif yang diberikan kepada masyarakat, itu akan menjadi bekal untuk mendapat IPS," katanya.
Firman mengatakan, pada kesempatan pertama ini, IPS akan memberangkatkan 150 peserta ke berbagai universitas terbaik di dunia. Semua kebutuhan selama kuliah di luar negeri akan ditanggung oleh negara dengan anggaran dari APBN. Termasuk biaya hidup dan keperluan selama studi.
Ada dua kelompok yang akan mendapatkan beasiswa ini yakni dari kalangan TNI/ Polri dan non TNI/Polri. Untuk TNI/Polri, kata dia, akan diberi kuota 50 orang. Sedangkan untuk non TNI/Polri mendapat kuota 100 orang. Mekanisme seleksi bagi TNI/Polri akan dilakukan di internal mereka. Sedangkan yang dari non TNI/Polri, seleksi dikoordinasi oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
Pada pendaftaran gelombang pertama telah terseleksi sebanyak 100 peserta. Untuk gelombang ke dua telah kembali dibuka sampai batas akhir pendaftaran 17 Agustus 2014. Semua pendaftar akan diseleksi melalui mekanisme yang telah disiapkan.
"Yang unik adalah seleksi akhir ada di tangan presiden sekitar bulan Oktober," ujar guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Registrasi Online melalui www.lpdp.depkeu.go.id
Sumber gambar: http://news.detik.com/
Sumber berita: http://www.republika.co.id/
